PORTAL APLIKASI DITJEN PKTN

SIMPKTN

Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Masuk | Masuk LPK

PORTAL PKTN

Mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good government governance) dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan efisien

SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN PKTN SIMPKTN

Mengintegrasikan Sistem Informasi

di Lingkungan Ditjen PKTN

Informasi Terkini SIMPKTN

Diseminasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019

Diseminasi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2019 sekaligus soft-launching aplikasi K3l pada Kamis 25 Juli 2019 di Surabaya, Jawa Timur

Lihat lebih lanjut...

Sosialisasi Aplikasi Pelayanan NPB Secara Online

Kementerian Perdagangan menggelar acara Sosialisasi Pelayanan NPB Secara Online di Hotel Sari Pacific Jakarta (06/11). Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.

Lihat lebih lanjut...

Dokumen Yang Telah Terbit

No	Nama Perusahaan	Jenis Layanan	Tanggal Dokumen
1	PT ABC	NPB DALAM NEGERI	19-11-2019
2	PT Percobaan Jaya	NPB Impor	19-11-2019
3	PT Percobaan Jaya 2	NPB Impor	19-11-2019
4	PT Uji Coba	Izin Tipe	19-11-2019
5	PT Test Jaya	Izin Tanda Pabrik	19-11-2019
+ Lihat Selengkapnya

PERIJINAN

Nama Perijinan	:	LIMS
Keterangan	:	LIMS
SLA	:	5 Hari

HUKUM

No	Peraturan Nomor	Tentang	Tahun
1	14/M-DAG/PER/3/2007	Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan	2007

PERSYARATAN

No	Nama Dokumen	Keterangan	Jenis
1	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Wajib
2	NIB	Nomor Induk Berusaha	Wajib
3	SPPT-SNI	Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia	Wajib
4	Surat Keterangan Domisili	Surat Keterangan Domisili	Opsional

No	Persyaratan LPK	Detail
1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia	+ Selengkapnya
2	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.	+ Selengkapnya
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1971 Tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal	+ Selengkapnya
4	Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal	+ Selengkapnya
5	Keputusan Menteri Perdagangan 104 Tahun 2018 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asala	+ Selengkapnya
6	Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia	+ Selengkapnya
7	Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)	+ Selengkapnya
8	Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia	+ Selengkapnya
9	Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)	+ Selengkapnya
10	Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia	+ Selengkapnya
11	Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)	+ Selengkapnya