SIM
PKTN
Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Masuk Pelaku Usaha
|
Masuk LPK
Toggle navigation
BERANDA
INFORMASI LAYANAN
DIT. Standalitu
DIT. Pemberdayaan Konsumen
DIT. Metrologi
Persyaratan
Data Perizinan
REGULASI
LACAK DOKUMEN
PENDAFTARAN HAK AKSES LPK
PORTAL NASIONAL PK
LAYANAN KONSUMEN
INATRIMS
UPTP4 (Non Perizinan)
LAMANSITU
DIT. STANDALITU (NON-PERIZINAN)
LAYANAN PENGUJIAN
LAYANAN KALIBRASI
LAYANAN SERTIFIKASI PRODUK
LAYANAN SERTIFIKASI PERSONEL
BUKU SAKU DIGITAL
Pendaftaran Hak Akses LPK
Form Pendaftaran
Klik
disini
untuk membuat hak akses sebagai pelaku usaha.
Informasi Perusahaan
Harap mengisi informasi perusahaan dengan data terbaru. Data ini akan menjadi rujukan utama pada sistem.
Setelah anda melakukan registrasi informasi username dan password akan dikirimkan ke alamat
email perusahaan, penanggung jawab dan koordinator
.
Jenis Pendaftaran
--- Pilih Jenis Pendaftaran ---
LPK
Bentuk LPK
--- Pilih Bentuk LPK ---
LPK Swasta
LPK Pemerintahan
NIB
NPWP
Bentuk Usaha
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Propinsi
Kabupaten / Kota
Kode Pos
Telp Perusahaan
Fax Perusahaan
Email Perusahaan
Informasi Penanggung Jawab
Penanggung jawab perusahaan adalah salah satu direksi yang terdapat pada akta perusahaan
Nama Penanggung Jawab
Jabatan Penanggung Jawab
Alamat Penanggung Jawab
Telp Penanggung Jawab
HP Penanggung Jawab
Fax Penanggung Jawab
Email Penanggung Jawab
Informasi Pengguna
Koordianator Perusahaan adalah orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh perusahaan untuk mengelola akun dan segala aktifitas perusahaan pada Portal Aplikasi SIMPKTN
Nama Lengkap
Alamat Lengkap
Telp
Email
Daftar
Reset Form
Login
×
×
Username
Password
Registrasi
×
Username
Password
Re-Password
×
PERIJINAN
Nama Perijinan
:
LIMS
Keterangan
:
LIMS
SLA
:
Biaya
:
Tidak dipungut biaya
Kontak Konsultasi dan Pengaduan
:
User Manual
:
Standar Pelayanan
:
HUKUM
No
Peraturan Nomor
Tentang
Tahun
PERSYARATAN
No
Nama Dokumen
Keterangan
Jenis
No
Persyaratan LPK
Detail
1
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
+ Selengkapnya
2
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.
+ Selengkapnya
3
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1971 Tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal
+ Selengkapnya
4
Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
+ Selengkapnya
5
Keputusan Menteri Perdagangan 104 Tahun 2018 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asala
+ Selengkapnya
6
Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia
+ Selengkapnya
7
Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)
+ Selengkapnya
8
Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia
+ Selengkapnya
9
Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)
+ Selengkapnya
10
Peraturan Menteri Perdagangan 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia
+ Selengkapnya
11
Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (SC)
+ Selengkapnya
Login
×
Password
